Headline Ads Banner

LAM-PTKes

sekretariat@lamptkes.org
+62 21 2765 3495/96, +62 811-9173-306
+62 21 769 0913
Jalan Sekolah Duta 1 No.62 Rt.003 Rw.014
  Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama
  Jakarta Selatan, 12310
Jam Kerja Kantor Senin s.d Jumat
  Pukul 09:00 - 17:00 WIB
  Jam Istirahat Kantor
  Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Organisasi LAM-PTKes

Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes

  • LAM-PTKes merupakan badan hukum perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-30.AH.01.07. 
  • Anggota Pendiri LAM-PTKes saat ini terdiri atas Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan dari 7 bidang ilmu kesehatan, yaitu: 
    1. Kedokteran
    2. Kedokteran Gigi
    3. Keperawatan
    4. Kebidanan
    5. Kesehatan Masyarakat 
    6. Farmasi
    7. Gizi

Latar Belakang Pendirian LAM-PTKes

    Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), akreditasi turut membentuk Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) pendidikan tinggi. Mengingat bahwa pendidikan merupakan pelayanan publik, maka akreditasi pendidikan tinggi perlu memadukan sumber daya pemerintah, usaha/industri dan masyarakat sipil (civil society) untuk memberdayakan masyarakat Indonesia agar mampu menjawab tuntutan Globalisasi, Peraturan Perundang-undangan dan civil society dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah.


    Gambar : Kemitraan dalam Akreditasi Pendidikan Tinggi

    Demikian pula Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan merupakan tanggapan terhadap 3 tuntutan utama tersebut, yaitu :

    1. Gelombang globalisasi industri pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan; Globalisasi yang multiaspek, termasuk pada industri pendidikan tinggi dan kesehatan tidak dapat dihindari oleh Indonesia sebagai anggota WTO yang telah meratifikasi semua perjanjian perdagangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), sehingga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi AFTA, APEC, dan ACFTA. Jumlah penduduk yang lebih dari 240 juta menjadi pasar yang potensial bagi masyarakat dunia khususnya untuk liberalisasi/globalisasi pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan.

      Indonesia juga harus mempersiapkan diri terhadap masuknya jasa-jasa pelayanan kesehatan asing termasuk tenaga dokter/dokter gigi Warga Negara Asing (WNA). Dalam liberalisasi pelayanan kesehatan, saat ini Indonesia baru menawarkan 4 (empat) pelayanan yaitu Hospital Services, Medical Specialist Clinic, Dental Specialist Clinic, dan Nursing Services.

    2. Peraturan perundang-undangan;

      Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah kegiatan atau “rangkaian kegiatan” dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1, Ayat 1).

      Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pendidikan,..... kesehatan, jaminan sosial, ........., dan sektor strategis lainnya (Pasal 5, Ayat 1 dan 2). Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi (Pasal 33, Ayat 3). Selanjutnya, Ayat 6 menyatakan bahwa Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.

      Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55, Ayat 5). Selanjutnya, Ayat 6 menyatakan bahwa lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

      Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

    3. Perwujudan masyarakat sipil (civil society).

      Masyarakat Sipil dapat diartikan memiliki karakter kehidupan sosial yang terorganisasi, tumbuh secara sukarela, umumnya bersifat swadaya dan tidak terkooptasi oleh pemerintah. Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep Masyarakat Sipil adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial pada sektor publik (pemerintah), sektor swasta /industri (pelaku bisnis) dan sektor sukarela/voluntary (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional).

      Dari Visinya dapat dilihat bahwa LAM-PTKes sudah mengantisipasi bahwa globalisasi yang multiaspek, termasuk pada industri pendidikan tinggi dan kesehatan sudah tidak dapat dihindari. Jumlah penduduk negeri ini yang lebih dari 240 juta menjadi pasar yang sangat potensial bagi masyarakat dunia khususnya dalam liberalisasi/globalisasi pendidikan tinggi dan kesehatan.

      Kesepakatan OP dan AIP dari 7 bidang ilmu kesehatan untuk mendirikan LAM-PTKes pada tanggal 22 Desember 2011 merupakan tonggak sejarah (milestone) yang menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil kesehatan dalam pembangunan nasional.

Dasar Pemikiran Pendirian LAM-PTKes

  1. Globalisasi industri pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan
  2. Peraturan perundang-undangan (UU 12/12 ttg Pendidikan Tinggi)
  3. Partisipasi aktif Masyarakat Sipil dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi

Dasar pemikiran pendirian LAM-PTKes pada prinsipnya adalah menjawab : 1) tuntutan globalisasi industri pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan; 2) peraturan perundang-undangan; serta 3) civil society dalam penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi kesehatan.

Dalam rangka menjawab ketiga tuntutan tersebut di atas, maka kerangka pikir yang melandasi pendirian LAM-PTKes adalah manfaat yang diharapkan dari LAM-PTKes; ruang lingkup program studi yang akan diakreditasi; landasan hukum pendirian LAM-PTKes; dan Road Map pengembangan yang diharapkan dari LAM-PTKes.

Kemitraan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan

Organisasi beraliansi dengan mitranya untuk tujuan sebagai berikut :

  • Mengoptimalisasi Model Kerjanya
  • Demi efisiensi, beberapa kegiatan organisasi dilakukan secara outsourcing dan sebagian sumber daya diperoleh dari luar organisasi melalui jejaring mitranya.
  • Mengurangi risiko kegagalan;
  • Memperoleh sumber daya yang dibutuhkan.

Mitra Utama LAM-PTKes saat ini adalah : Pemerintah (Kemdikbud, Kemenkeu dan Kemkes); BAN-PT; 7 Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan; dan 7 Profesi Kesehatan yang memprakarsai pendirian LAM-PTKes. Di kemudian hari, Mitra Utama bisa bertambah dengan bertambahnya jenis Profesi Pendidikan Tinggi Kesehatan dan adanya LAM Pemerintah dan LAM Wilayah sesuai UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tujuan Akreditasi oleh LAM-PTKes

Tujuan akreditasi oleh LAM-PTKes bukan hanya untuk memberikan status dan peringkat akreditasi prodi saja, tetapi utamanya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan mutu berkelanjutan (culture of continuous quality improvement)

Struktur Organisasi LAM-PTKes

Deskripsi tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu kesehatan
  2. Menyusun program pengembangan tenaga LAM-PTKes (5 tahun)
  3. Menyusun program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
  4. Menyusun rencana pengembangan pendanaan LAM-PTKes (5 tahun)
  5. Menyusun program advokasi LAM-PTKes (5 tahun)

Deskripsi tugas Ketua I adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana tahunan akreditasi LAM-PTKes
  2. Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan rencana tahunan LAM-PTKes
  3. Menyusun rencana pembiayaan tahunan LAM-PTKes
  4. Membuat laporan tahunan hasil pelaksanaan rencana pembiayaan tahunan LAM-PTKes
  5. Menyusun program pengelolaan tenaga tahunan LAM-PTKes
  6. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan tenaga tahunan LAM-PTKes
  7. Melaksanakan SPMI bersama Ketua Umum

Deskripsi tugas Ketua II adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun rencana tahunan akreditasi LAM-PTKes
  2. Menyusun rencana pembiayaan tahunan proses akreditasi LAM-PTKes
  3. Menyusun program pengelolaan tim penilai tahunan LAM-PTKes
  4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan proses akreditasi
  5. Melaksanakan evaluasi tim penilai tahunan LAM-PTKes
  6. Menyusun laporan tahunan hasil pelaksanaan proses akreditasi LAM-PTKes
  7. Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan tim penilai tahunan LAM-PTKes
  8. Menyusun rencana strategis (5 tahunan) akreditasi program studi di lingkungan perguruan tinggi bidang ilmu kesehatan
  9. Menyusun program pengembangan tenaga LAM-PTKes (5 tahun)
  10. Menyusun program pengembangan sistem informasi (5 tahun)
  11. Menyusun rencana pengembangan pendanaan LAM-PTKes (5 tahun)
  12. Menyusun program advokasi LAM-PTKes (5 tahun)

Deskripsi tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

  1. Membangun jejaring LAM-PTKes di dalam dan luar negeri
  2. Melaksanakan publikasi
  3. Menyelenggarakan diseminasi
  4. Melaksanakan fungsi PR
  5. Melaksanakan fungsi Legal
  6. Mengembangkan usaha yang terkait akreditasi sesuai dengan Anggaran Dasar

Deskripsi tugas Bendahara adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun program kerja 5 tahunan
  2. Menyusun rencana kerja tahunan
  3. Menyusun rencana pembiayaan tahunan LAM-PTKes
  4. Mengelola keuangan
  5. Mengelola sarana prasarana
  6. Mengelola kepegawaian
  7. Mengelola ketatausahaan
  8. Melakukan evaluasi kerja umum, kepegawaian, keuangan, hukum (sekretaris), komunikasi dan IT (SIMPEG, SIMKEU, SULAM)
  9. Laporan kerja tahunan direktorat umum, kepegawaian dan keuangan

Deskripsi tugas Ketua Divisi adalah sebagai berikut:

  1. Instrumen
    Bersama Dir.Akreditasi melakukan:
    1. Mengevaluasi instrumen
    2. Mengembangkan instrumen
    3. Menyusun intrumen
    4. Mengindentifikasi dan menetapkan Tim instrumen
    5. Melakukan uji coba instrumen
    6. Mengusulkan draf instrumen akreditasi ke Majelis LAM-PTKes
    7. Melakukan finalisasi instrumen akreditasi untuk diajukan ke Direktur Akreditasi
  2. Tim Penilai
    1. Melakukan rekruitmen & pelatihan calon asesor
    2. Melakukan identifikasi calon validator dan pembimbing dari asesor yang ada
    3. Menyelenggarakan penyegaran asesor, validator & pembimbing
    4. Menyiapkan database asesor, validator & pembimbing meliputi
      • Nama, Asal PT, Pendidikan, Keahlian, Jabatan Akademik/ praktisi, Lama pengalaman sbg asesor, Kemampuan IT (Office: word, excel, akses internet), frekuensi tugas
      • Tgl lahir, alamat rumah, email, no telp/hp, no rekening
    5. Menugaskan asesor, validator & pembimbing pada setiap proses akreditasi
    6. Melakukan evaluasi asesor, validator & pembimbing serta mengusulkan reward dan punishment kepada Direktur Akreditasi
  3. Proses Akreditasi
    1. Menyiapkan Informasi terkaitproses dan tatacara akreditasi
    2. Mengevaluasi registrasi untuk PS yang mengajukan
    3. Mengusulkan PS yang akan diproses akreditasi
    4. Menyiapkan surat tugas pembimbingan
    5. Mengevaluasi hasil bimbingan
    6. Memberikan persetujuan pembayaran bimbingan ke Dir. Umum & Keuangan
    7. Mengusulkan tim asesor utk AK
    8. Menyiapkan surat tugas asesor utk AK
    9. Menerima laporan hasil AK & jadwal AL tim asesor
    10. Memberikan persetujuan pembayaran AK ke Dir. Umum & Keuangan
    11. Menyiapkan surat tugas tim asesor utk AL, & surat ke PS terkait
    12. Menerima laporan hasil AL
    13. Memberikan persetujuan pembayaran AL ke Dir. Umum & Keuangan
    14. Mengusulkan tim validator
    15. Menyiapkan surat tugas tim validator
    16. Menerima laporan hasil validasi
    17. Memberikan persetujuanpembayaran Val ke Dir. Umum & Keuangan
    18. Menyampaikan hasil ke pada sidang majelis LAM-PTKes
    19. Menghadiri dan mengikuti jalannya proses sidang majelis
    20. Menerima hasil keputusan sidang majelis LAM-PTKes
    21. Menyiapkan SK akreditasi dan Sertifikat Akreditasi utkdi ttd ketua Umum
    22. Melakukan pengkajian pengajuan banding dari prodi
    23. Melaporkan hasil kajian ajuan banding ke majelis
    24. Menyiapkan SK akreditasi hasil banding utk ttd ketua umum

Deskripsi tugas Fasilitator adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun resume perencanaan bimbingan
  2. Menyusun dokumen laporan pembimbingan
  3. Menyusun rancangan tindak lanjut fasilitasi setelah proses akreditasi selesai dalam rangka menumbuhkan budaya peningkatan mutu berkelanjutan (Culture of Continuous Quality Improvement/CQI)

Deskripsi tugas Asesor adalah sebagai berikut:

  1. Mengisi dokumen format penilaian borang program studi, evaluasi diri program studi, dan unit pengelola (F1 –F3) secara cermat, objektif, dan jujur sebagai hasil pemeriksaan asesmen kecukupan
  2. Mengisi dokumen berita acara asesmen lapangan program studi dan unit pengelola (F4 dan F5) dengan benar dan tepat / relevan
  3. Mengisi dokumen format penilaian akhir borang program studi, evaluasi diri program studi, dan unit pengelola (F6 –F8) secara cermat, objektif, dan jujur sebagai hasil pemeriksaan asesmen lapangan
  4. Mengisi dokumen rekomendasi pembinaan program studi (F9) sesuai dengan hasil temuan dan sebagai upaya menyadarkan pengelola untuk menuju ke proses pendidikan berkualitas

Deskripsi tugas Validator adalah sebagai berikut:

  1. Mengkaji kesesuaian dan kebenaran hasil kerja asesorantara pernyataan kualitatif dari isi borang dengan penilaian asesor
  2. Mengisi dokumen format penilaian akhir komentar validator (F10, F11, dan F12) borang program studi, evaluasi diri program studi, dan unit pengelola